Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999. Terbangunnya JDIH Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah dalam rangka tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan berkaitan dengan Dokumen Hukum di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai Anggota JDIHN.

Sumbang saran positif dari masyarakat tetap dibuka untuk menuju masyarakat sadar hukum di Kabupaten Barito Kuala. Semoga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH )  Kabupaten Barito Kuala tetap eksis dan berfungsi maksimal bagi anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan mampu memberikan kontribusi informasi hukum secara nasional.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *