Peraturan Daerah

Peraturan Daerah

Kumpulan Peraturan Daerah / Perda Kabupaten Barito Kuala

Read More

PERATURAN BUPATI

PERATURAN BUPATI

Kumpulan Peraturan Bupati / Perbup Barito Kuala

Read More

Keputusan Bupati

Keputusan Bupati

Kumpulan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala

Read More

STUDI TIRU SMART CITY PEMKAB BATOLA KE KOTA BANDUNG

BANDUNG.-(BH): Dipimpin Bupati Barito Kuala H. Hasanuddin Murad, Wakil Bupati, Sekda dan SKPD dan Bagian Setda melaksanakan studi tiru ke Pemkot Bandung tentang Smart City. Adapun tujuan dari studi ditiru adalah untuk melihat secara langsung, melalui berbagai aplikasi yang dibuat dapat memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat dalam perbagai bidang, seperti berkaitan permohonan…

RENCANA AKSI PENERAPAN APLIKASI PENCEGAHAN KORUPSI TERINTERGRASI TAHUN 2017-1018

MARABAHAN, (BH). Perencanaan dan Penganggaran Keuangan dalam permasalahannya adalah E-Planning dan E-Budgeting belum terintegrasi, sehingga direkomendasikan adanya perbaikan sistem perencanaan anggaran berbasis IT (e-planning) yang dilengkapi dan mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB) untuk mewujudkannya ditetapkan rencana aksinya sebagai berikut : Penyusunan dan instalasi aplikasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgenting…

AYO !!! LAPOR LHKPN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain dengan melakukan pendaftaran…

JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM NASIONAL (JDIHN)

Peraturan Presiden tentang JDIHN dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIHN dengan tujuan yaitu : a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi hukum yang terpadu dan terintergrasi diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya; b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; c. Mengembangkan kerja sama yang…